Tentang kami
Asosiasi Eksportir Minyak Jelantah Indonesia
Latar Belakang (Sejarah Singkat)
AEMJI atau Asosiasi Exportir Minyak Jelantah Indonesia lahir pada anggal 24 Januari 2022 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0002209. AH. 01. 07. TAHUN 2022. AEMJI didirikan oleh 13 perusahaan sebagai wadah bagi para eksportir minyak jelantah yang tengah menghadapi berbagai tantangan dalam lingkungan ekspor minyak jelantah. Dalam hal ini, AEMJI berperan sebagai ruang komunikasi dan diskusi antar anggota.
Industri kuliner yang terus berjalan menjadikan sumber limbah minyak goreng bekas terus berproduksi. Dalam hal ini, AEMJI selalu berusaha untuk memastikan rantai pengelolaan limbah ini terus berjalan sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan pencemaran lingkungan. AEMJI juga turut hadir sebagai media edukasi dan infomasi bagi para pemangku kepentingan seperti masyarakat, pengepul, hingga pemerintah melalui sosialiasi, audiensi, kajian hingga kampanye, sehingga diharapkan seluruh pihak dapat memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya pengelolaan limbah rumah tangga jelantah ini secara tepat. Hal ini diharapkan dapat menunjang harmonisasi antar pihak sehingga dapat menjadikan lingkungan industri minyak jelantah semakin produktif dan lingkungan sekitar turut terjaga kelestariannya.
Visi
Menjadi asosiasi yang siap menjadi wadah bagi para anggotanya untuk bergerak, bersuara dan bekerjasama demi iklim industri yang sehat dan produktif serta menghimpun berbagai potensi yang ada untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat, perbaikan lingkungan dan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan pada bidang terkait.
Misi
- Menjadi ruang komunikasi yang merangkul anggota untuk berdiskusi dan bekerjasama
- Turut berperan aktif dalam berbagai upaya sosial, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
- Memperjuangkan kepentingan anggota dalam mengatasi berbagai tantangan eksportir minyak jelantah di Indonesia
- Meningkatkan peran serta asosiasi dalam pembangunan bangsa meliputi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan kontrol sosial yang dilaksanakan secara kritis, analitis, konstruktif, konsepsional terhadap para pelaksana pemangku kebijakan pembangunan atau lembaga
